Anita Manua
KARO - Pungli akreditasi terhadap puluhan tenaga kesehatan dan setoran uang 'takut' bidan desa ke Puskesmas Dolat Rayat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, bakal berbuntut panjang.
Firman Firdaus Sitepu anggota Komisi A DPRD Karo yang membidangi kesehatan, Kamis (08/02-2024) sekira pukul 15:00 WIB melalui sambungan WhatsApp menegaskan, agar pihak Inspektorat segera mengaudit Puskesmas Dolat Rayat dan Dinas Kesehatan.
Ia menyebut, seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Dolat Rayat, jangan takut bersuara jika mendapat intimidasi dari kepala puskesmas (Kapus) dan Dinas Kesehatan.
"Jangan takut bersuara, katakan yang benar jika ada kutipan uang selama ini. Tindakan Kapus, harus segera dihentikan. Jangan berkedok akreditasi malah tenaga kesehatan menjadi korban. Semua itu sudah ada anggarannya. Jadi saya ingatkan. Jangan coba-coba bermain api, jika tidak ingin terbakar, " ujarnya tegas.
Dikatakannya, pembinaan datangnya dari pemerintah, puskesmas adalah milik pemerintah, maka pemerintah bertanggungjawab penuh dalam persiapannya dan bukan dibebankan ke pegawai.
"Jika ini adalah tindakan oknum dengan menggunakan kekuasaannya, sudah seharusnya diusut dan ditelusuri. Bahkan, jika memang tidak siap dengan program akreditasi, ya stop saja. Buat apa akreditasi kalau menyengsarakan pegawai, " ujarnya.
Ia juga mendesak, agar Inspektorat segera usut dan telusuri kemana uang itu mengalir. Begitu juga dengan setoran yang disebut-sebut uang 'Takut' yang disetor para bidan ke Kapus dan diteruskan ke Dinas Kesehatan.
"Ya harus usut, ini ulah oknum-oknum yang punya jabatan di Puskesmas dan Dinkes. Jangan-jangan, semua puskesmas dibegitukan juga. Kalau kasus ini tidak segara diusut, saya sendiri yang akan lapor ke Kejaksaan, " sebutnya mengingatkan.
(Anita Theresia Manua)
Updates. 
ADV.CO.ID